Dalam ekosistem industri pertambangan Indonesia, tidak semua pelaku usaha memiliki wilayah konsesi atau tambang sendiri. Banyak perusahaan berperan sebagai penghubung rantai pasok (trader) yang membeli komoditas dari pemegang izin tambang resmi untuk kemudian diangkut dan dijual kembali ke pasar domestik—seperti smelter atau PLTU—maupun pasar ekspor. Untuk menjalankan aktivitas niaga komoditas tambang secara sah, perusahaan wajib memahami dan menyelesaikan prosedur pengurusan IPP (Izin Pengangkutan dan Penjualan).

Prosedur Pengurusan IPP
Prosedur Pengurusan IPP

Tanpa mengantongi IPP yang valid, aktivitas jual beli dan mobilisasi hasil tambang dikategorikan sebagai tindakan ilegal yang berisiko tinggi terkena sanksi administratif hingga pidana sesuai Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Artikel ini mengupas tuntas dasar hukum, syarat dokumen, kode KBLI, tahapan pengajuan via OSS-RBA, hingga kewajiban pasca-terbitnya izin.

Apa Itu IPP (Izin Pengangkutan dan Penjualan)?

Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) adalah perizinan berusaha di sektor mineral dan batubara (Minerba) yang diberikan pemerintah kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang yang bukan berasal dari hasil kegiatan penambangan sendiri.

Secara regulasi—termasuk dalam kerangka

  1. PP Nomor 96 Tahun 2021 beserta perubahannya pada PP Nomor 39 Tahun 2025 dan aturan pelaksana Kementerian ESDM—IPP hadir sebagai instrumen tata niaga guna memastikan keterlacakan (traceability) asal-usul komoditas tambang dari hulu ke hilir.
  2. PERMEN ESDM NOMOR 7 TAHUN 2026 – STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Ruang Lingkup dan Batasan Pemegang IPP

Memahami batasan kewenangan sangat penting agar perusahaan tidak melanggar aturan operasional di lapangan:

Kode KBLI yang Wajib Dimiliki Sebelum Mengurus IPP

Sebelum masuk ke tahapan prosedur pengurusan IPP (Izin Pengangkutan dan Penjualan), pastikan maksud dan tujuan di dalam Akta Perusahaan serta Nomor Induk Berusaha (NIB) sudah mencantumkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tepat. Kesalahan pemilihan kode KBLI akan membuat sistem OSS-RBA menolak pengajuan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB-UMKU) atau izin sektor ESDM Anda.

KODE KBLIJUDUL KBLIUraian
46710Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas beserta Produk TerkaitKelompok ini mencakup perdagangan besar bahan bakar fosil dan bahan bakar rendah karbon atau bebas karbon, gemuk (grease), pelumas, minyak.
Kelompok ini juga mencakup
– perdagangan besar minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, bensin, minyak bakar, kerosin, dan solar;
– perdagangan besar bahan bakar nabati/biofuel, bahan bakar dari karbon daur ulang, bahan bakar sintetis dalam bentuk campuran atau murni;
– perdagangan besar arang, batu bara, kokas, kayu bakar, pelet kayu atau biomassa, nafta;
– perdagangan besar gas minyak cair (LPG), gas alam cair (LNG), gas butana, dan propana serta bentuk bio atau terbarukan yang terkait, baik dalam bentuk campuran atau murni;
– perdagangan besar bahan bakar nuklir.
Kelompok ini tidak mencakup perdagangan besar hidrogen, lihat kelompok 46751.
46721Perdagangan Besar Bijih dan Konsentrat LogamKelompok ini mencakup perdagangan besar bijih dan konsentrat logam besi dan bukan besi, seperti bijih dan konsentrat nikel, bijih dan konsentrat tembaga, bijih dan konsentrat aluminium, bijih dan konsentrat besi, bijih dan konsentrat emas beserta logam mulia lain (perak, platina).
46741Perdagangan Besar Mineral Bukan LogamKelompok ini mencakup perdagangan besar mineral bukan logam seperti intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, tanah liat/clay, dan batu gamping untuk semen.

Catatan: Pastikan penulisan maksud dan tujuan pada Akta Pendirian/Perubahan selaras dengan uraian KBLI di atas agar tidak tertolak saat proses verifikasi administratif di Kementerian Hukum dan HAM maupun Kementerian ESDM.

Persyaratan Dokumen Pengajuan IPP

Kelengkapan dan validitas berkas merupakan faktor penentu kecepatan penerbitan izin. Seluruh dokumen harus disiapkan dalam format digital (PDF) yang terpisah sesuai daftar periksa (checklist) sistem, bukan digabung menjadi satu berkas besar.

1. Persyaratan Administratif dan Legalitas

2. Persyaratan Teknis dan Rantai Pasok

Tahapan Prosedur Pengurusan IPP (Izin Pengangkutan dan Penjualan)

Saat ini, seluruh alur perizinan telah terintegrasi secara elektronik melalui portal OSS-RBA yang terhubung langsung dengan sistem Perizinan Online Kementerian ESDM. Berikut langkah demi langkah prosedurnya:

Tahap 1: Sinkronisasi Akun OSS-RBA dan Sistem ESDM

Pastikan perusahaan telah memiliki hak akses pada portal oss.go.id. Periksa kembali data profil perusahaan, susunan pengurus, serta kode KBLI pada NIB. Alamat email dan nomor identitas penanggung jawab yang terdaftar di OSS wajib sama persis dengan data yang akan didaftarkan pada portal perizinan ESDM agar proses Single Sign-On (SSO) berjalan tanpa kendala teknis.

Tahap 2: Pemilihan KBLI dan Pengajuan Permohonan Izin

Masuk ke menu perizinan berusaha di dashboard OSS-RBA, pilih KBLI yang sesuai dengan komoditas target (misalnya KBLI 46610 untuk batubara atau KBLI 46620 untuk bijih logam). Sistem akan mengarahkan pemohon untuk melengkapi pemenuhan persyaratan izin sektor ESDM melalui tautan integrasi ke aplikasi perizinan Minerba (perizinan.esdm.go.id).

Tahap 3: Pengisian Formulir Digital dan Unggah Dokumen

Pada portal perizinan Minerba ESDM, pemohon mengisi formulir data teknis yang meliputi:

Selanjutnya, unggah seluruh berkas administratif dan teknis dalam format PDF sesuai kolom masing-masing.

Tahap 4: Verifikasi Administratif dan Evaluasi Teknis oleh Evaluator

Setelah permohonan dikirim (submit), tim evaluator dari Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM (atau Dinas ESDM Provinsi sesuai kewenangan komoditas batuan) akan memeriksa keabsahan dokumen. Pemeriksaan mencakup validasi akta, kepatuhan pajak (KSWP), keaktifan IUP pemasok di database MODI, serta kewajaran rencana volume penjualan.

Tahap 5: Perbaikan Dokumen (Jika Ada Catatan Evaluasi)

Apabila ditemukan kekurangan berkas, ketidaksesuaian klausul dalam PKS/MoU, atau masa berlaku dokumen pemasok yang hampir habis, evaluator akan mengembalikan permohonan disertai catatan revisi. Pemohon wajib segera memperbaiki dan mengunggah ulang dokumen dalam tenggat waktu yang ditentukan sistem agar permohonan tidak otomatis dibatalkan.

Tahap 6: Penerbitan SK IPP 

Jika seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dan memenuhi ketentuan, pejabat berwenang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Izin Pengangkutan dan Penjualan secara elektronik melalui sistem OSS-RBA. Setelah terbit, data perusahaan pemegang IPP akan otomatis terintegrasi ke dalam sistem MODI (Minerba One Data Indonesia) sebagai identitas resmi untuk mengakses aplikasi pengawasan tata niaga.

Kendala Umum Saat Mengurus IPP dan Cara Mengatasinya

Banyak pengajuan IPP tertunda berbulan-bulan akibat masalah teknis yang sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal:

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Berapa lama masa berlaku Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP)?Umumnya IPP diberikan untuk jangka waktu tertentu (sesuai jenis komoditas dan masa berlaku kontrak pasokan, umumnya antara 1 hingga 5 tahun) dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan paling lambat 1 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Apakah perusahaan baru tanpa pengalaman tambang bisa mengajukan IPP? Bisa. Perusahaan baru tetap dapat mengajukan permohonan IPP selama memiliki legalitas badan usaha yang lengkap, KBLI yang sesuai, modal kerja yang memadai, serta kontrak pasokan resmi dari pemegang IUP/SIPB yang sah.

Apakah pemegang IPP boleh langsung melakukan ekspor batubara atau mineral? Tidak secara otomatis. Untuk melakukan ekspor, perusahaan pemegang IPP wajib mengurus perizinan lanjutan di Kementerian Perdagangan, seperti status Eksportir Terdaftar (ET), Persetujuan Ekspor (PE), serta memenuhi ketentuan Laporan Surveyor (LS) dan pemenuhan DMO.

Apa perbedaan utama antara IPP dan IUJP?IPP adalah izin untuk membeli dan menjual kembali komoditas tambang (kegiatan niaga/trading). Sementara itu, IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) adalah izin bagi kontraktor yang menyediakan jasa teknis penambangan (seperti penggalian, pengupasan lahan, atau konsultasi geologi) bagi pemilik tambang tanpa memiliki hak kepemilikan atas komoditas tambang tersebut.

Memahami dan mematuhi prosedur pengurusan IPP (Izin Pengangkutan dan Penjualan) sejak tahap perencanaan awal akan melindungi perusahaan dari risiko pemblokiran pengiriman di pelabuhan maupun jerat hukum pertambangan ilegal. Dengan memastikan validitas legalitas pemasok di sistem MODI, kesesuaian kode KBLI di OSS-RBA, serta kedisiplinan dalam pelaporan e-RKAB dan MOMS, bisnis perdagangan mineral dan batubara Anda dapat beroperasi secara aman, kredibel, dan berkelanjutan.

link Terkait :

Jasa Pengurusan IPP

Jl. Moch. Kahfi II No.106 2, RT.2/RW.8, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630