PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) adalah perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, PBG secara resmi menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Memahami prosedur pengurusan PBG sangat krusial bagi pemilik properti, pengembang, maupun pelaku usaha agar proses konstruksi berjalan legal, aman, dan terhindar dari sanksi administratif maupun pembongkaran bangunan.

Mengapa Mengurus PBG Sangat Penting?

Sebelum masuk ke tahapan teknis, pemilik bangunan perlu memahami urgensi dari kepemilikan PBG. Izin ini bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan instrumen perlindungan hukum dan keselamatan.

Dokumen Persyaratan Pengurusan PBG

Keberhasilan pengajuan PBG sangat bergantung pada kelengkapan dokumen sejak awal. Secara garis besar, persyaratan dibagi menjadi dua kategori utama: data administratif dan data teknis.

1. Dokumen Data Administratif

2. Dokumen Data Teknis

Prosedur Pengurusan PBG Langkah demi Langkah

Seluruh tahapan dalam prosedur pengurusan PBG kini dilakukan secara daring dan terintegrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Berikut adalah alur lengkapnya:

Tahap 1: Persiapan dan Konsultasi Perencanaan

Pemohon menyiapkan seluruh dokumen administrasi dan gambar teknis. Untuk bangunan dengan kompleksitas tertentu (seperti rumah tinggal tidak sederhana, gedung komersial, atau bangunan publik), pemohon wajib menggunakan jasa perencana konstruksi bersertifikat (arsitek/insinyur yang memiliki STRA/SKA) untuk menyusun dokumen teknis.

Tahap 2: Registrasi Akun di Portal SIMBG

  1. Akses situs resmi SIMBG di simbg.pu.go.id.

  2. Pilih menu pendaftaran dan buat akun baru menggunakan alamat email aktif serta kata sandi.

  3. Lakukan verifikasi akun melalui tautan yang dikirimkan ke email terdaftar.

  4. Lengkapi profil pemohon sesuai identitas KTP atau badan usaha.

Tahap 3: Pengajuan Permohonan dan Unggah Dokumen

  1. Masuk ke akun SIMBG dan pilih opsi pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

  2. Pilih jenis permohonan (bangunan baru, perubahan, perluasan, atau bangunan eksisting yang belum memiliki izin).

  3. Isi formulir data diri, data tanah, serta data umum bangunan secara akurat.

  4. Unggah seluruh dokumen administrasi dan dokumen teknis dalam format digital (PDF/DWG sesuai ketentuan sistem) pada kolom yang tersedia.

  5. Pastikan tidak ada berkas yang buram atau terpotong sebelum menekan tombol kirim permohonan.

Tahap 4: Verifikasi Kelengkapan Berkas oleh Operator Dinas

Setelah permohonan masuk, operator Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) atau dinas teknis terkait di pemerintah kabupaten/kota akan memeriksa kelengkapan administratif dan teknis awal.

Tahap 5: Proses Konsultasi dan Penilaian Teknis (TPA/TPT)

Dokumen teknis yang telah lolos verifikasi awal akan diperiksa oleh tim ahli pemerintah:

Pada tahap ini, pemohon (bersama konsultan perencana) dapat dijadwalkan mengikuti sidang atau konsultasi daring/luring untuk memaparkan kesesuaian desain dengan standar teknis. Jika ada revisi desain, pemohon wajib memperbaiki dan mengunggah ulang dokumen melalui SIMBG hingga diterbitkan Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis.

Tahap 6: Perhitungan dan Pembayaran Retribusi Daerah

Setelah standar teknis terpenuhi, dinas teknis akan menerbitkan surat perhitungan nilai retribusi PBG berdasarkan indeks terintegrasi, luas bangunan, fungsi bangunan, dan harga satuan retribusi daerah setempat.

  1. Sistem SIMBG akan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) beserta kode billing pembayaran.

  2. Pemohon melakukan pembayaran retribusi melalui bank persepsi atau kanal pembayaran resmi yang ditunjuk pemerintah daerah.

  3. Unggah bukti pembayaran retribusi ke dalam sistem SIMBG untuk diverifikasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Tahap 7: Penerbitan Dokumen PBG

Setelah pembayaran retribusi tervalidasi lunas, Kepala DPMPTSP atas nama pemerintah daerah akan menerbitkan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dilengkapi tanda tangan elektronik (TTE) dan kode QR resmi. Pemohon dapat langsung mengunduh dan mencetak dokumen PBG tersebut dari dashboard akun SIMBG.

Estimasi Waktu dan Biaya Pengurusan PBG

Memahami estimasi waktu dan komponen biaya akan membantu pemilik bangunan menyusun jadwal proyek konstruksi secara realistis.

AspekRincian Ketentuan
Estimasi Waktu ProsesSekitar 90 hingga 120 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar, tergantung tingkat kompleksitas bangunan serta kecepatan pemohon dalam merespons catatan revisi.
Biaya Retribusi PBGDitetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) masing-masing kabupaten/kota dengan rumus perhitungan berdasarkan fungsi, klasifikasi, luas lantai bangunan, dan indeks lokalitas.
Biaya Jasa KonsultanOpsional untuk rumah sederhana (bisa menggunakan desain prototipe pemerintah), namun wajib untuk bangunan kompleks yang membutuhkan tenaga ahli bersertifikat.

Tips Agar Pengajuan PBG Cepat Disetujui

Banyak pemohon mengalami keterlambatan bukan karena sistem yang lambat, melainkan karena kesalahan teknis saat pengisian data. Terapkan langkah berikut agar proses berjalan mulus:

Dengan mengikuti prosedur pengurusan PBG secara runtut dan menyiapkan seluruh dokumen teknis sesuai standar sejak awal, proses perizinan bangunan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga pembangunan fisik dapat dimulai dengan tenang dan legal.

link terkait

https://perizinan.info/jasa-pengurusan-pbg/Jasa pengurusan PBG

Jl. Moch. Kahfi II No.106 2, RT.2/RW.8, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630