Sertifikat merupakan dokumen yang penting dalam pengajuan perizinan badan usaha, yang nantinya juga meningkatkan kepercayaan konsumen. Legalitas atau izin tersebut menjadi dasar untuk persiapan, oprasional atau kepentingan komersial.

Pada Pasal 66 ayat (2) No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal yang terdapat dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal terdapat 6 fasilitas yang akan didapatkan para pelaku usaha pemilik NIB, SS, dan izin diantaranya seperti berikut:

– Pengurangan pajak penghasilan badan
– Bebas bea masuk atas impor
– Pajak penghasilan penanaman modal pada bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu pada kawasan ekonomi khusus
– Pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang bersifat padat karya
– Pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan pengembangan dan penelitian tertentu di Indonesia
– Penghasilan bruto atas pelaksanaan praktik kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berdasarkan kompetensi tertentu.

1. Petugas DPMPTSP membuka OSS RBA -akun Unit Perizinan
2. Petugas DPMPTSP memverifikasi permohonan Sertifikat Sertifikat yang telah memperoleh persetujuan pemenuhan persyaratan Sertifikat Sertifikat
3. Kepala DPMPTSP membuka OSS RBA – Akun Kepala Dinas
4. Kepala Dinas memverifikasi permohonan Sertifikat Sertifikat

Perizinan melalui OSS-RBA ini akan terpusat di pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah tetap memiliki andil terkait perizinan berusaha berbasis risiko ini. Misalnya, terkait dengan KPPR (izin lokasi), pengawasan pemenuhan komitmen pelaku usaha, verifikasi terkait sertifikat standar tertentu, serta pajak dan retribusi daerah.