Alur Pengurusan SIUJPT 

Alur Pengurusan SIUJPT – Industri logistik dan freight forwarding di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya arus perdagangan domestik maupun internasional. Bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang pengelolaan rantai pasok, pengiriman barang multimoda, hingga pengurusan dokumen kepabeanan, mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) saja belum cukup untuk beroperasi secara sah. Perusahaan wajib memiliki Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT)—yang dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko terwujud sebagai Sertifikat Standar terverifikasi.

Memahami Alur Pengurusan SIUJPT secara menyeluruh sangat krusial agar proses registrasi berjalan lancar tanpa terhambat penolakan sistem (auto-reject) maupun revisi dokumen berulang.

Mengapa SIUJPT Sangat Krusial bagi Perusahaan Logistik?

Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) mencakup seluruh kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara. Ruang lingkupnya meliputi penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang, serta penyelesaian tagihan.

Mengacu pada regulasi perizinan berbasis risiko (PP Nomor 28 Tahun 2025 beserta peraturan turunan dari Kementerian Perhubungan), kegiatan usaha JPT diklasifikasikan sebagai usaha dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. Artinya, pelaku usaha tidak bisa langsung menjalankan operasional komersial hanya dengan pernyataan mandiri di sistem OSS.

Kepemilikan SIUJPT yang telah terverifikasi memberikan sejumlah manfaat fundamental:

Persiapan Prasyarat Sebelum Memulai Pengajuan

Sebelum memasuki tahap pendaftaran digital, perusahaan harus memastikan fondasi legalitas, infrastruktur, dan sumber daya manusianya telah memenuhi standar yang ditetapkan regulator.

1. Pembaruan Kode KBLI 2025

Salah satu titik krusial dalam Alur Pengurusan SIUJPT terbaru adalah kesesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Jika sebelumnya usaha JPT menggunakan kode KBLI 52291 (KBLI 2020), dalam sistem KBLI 2025 kode tersebut telah dikonversi menjadi KBLI 52311 (Jasa Pengurusan Transportasi). Perusahaan wajib memastikan maksud dan tujuan pada Akta Pendirian/Perubahan serta profil NIB sudah mengadopsi kode KBLI 52311 agar sistem OSS tidak menolak permohonan secara otomatis.

2. Bentuk Badan Hukum dan Modal Usaha

Usaha JPT wajib berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT), baik PT Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun PT Penanaman Modal Asing (PMA), atau BUMN/BUMD. Perusahaan perorangan atau CV tidak memenuhi syarat untuk mengajukan SIUJPT berskala nasional maupun internasional. Selain itu, perusahaan harus memenuhi ketentuan permodalan sesuai regulasi penanaman modal dan sektor perhubungan yang berlaku.

3. Infrastruktur Kantor dan Sarana Operasional

Perusahaan wajib memiliki atau menguasai tempat usaha yang sah (bukti kepemilikan sertifikat atau perjanjian sewa kantor yang sesuai zonasi tata ruang). Kantor harus dilengkapi sarana komunikasi, jaringan internet, fasilitas keselamatan kerja, perangkat sistem informasi yang terintegrasi dengan ekosistem transportasi, serta kendaraan operasional minimal roda empat yang dibuktikan dengan dokumen sah (STNK/BPKB atau kontrak sewa).

4. Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Mutu

Pemerintah mensyaratkan ketersediaan SDM kompeten agar pengelolaan rantai pasok berjalan aman dan profesional:

Tahapan Lengkap Alur Pengurusan SIUJPT di OSS RBA

Seluruh proses pengajuan izin kini terpusat secara elektronik melalui portal Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) di laman oss.go.id. Berikut adalah urutan langkah yang harus ditempuh:

Tahap 1: Pendirian Badan Usaha dan Pengesahan Kemenkumham

Proses dimulai dengan pembuatan Akta Pendirian PT di hadapan notaris yang mencantumkan kegiatan usaha Jasa Pengurusan Transportasi (KBLI 52311) secara eksplisit pada pasal maksud dan tujuan. Setelah akta disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, perusahaan mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha dan memastikan status Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) berstatus valid.

Tahap 2: Registrasi Akun dan Penerbitan NIB

Penanggung jawab perusahaan membuat hak akses pada portal OSS RBA. Setelah masuk ke dasbor sistem, lengkapi data profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi dan komisaris, serta data lokasi usaha. Pilih kode KBLI 52311 sebagai kegiatan usaha utama. Sistem akan memproses validasi risiko dan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) beserta lampiran Sertifikat Standar dengan status “Belum Terverifikasi”. Pada tahap ini, perusahaan baru diizinkan melakukan kegiatan persiapan usaha (seperti menyewa kantor atau merekrut pegawai), belum diperbolehkan menjalankan operasional komersial.

Tahap 3: Pemenuhan Persyaratan Dasar Lokasi dan Lingkungan

Sebelum mengunggah dokumen teknis sektor perhubungan, sistem OSS akan memeriksa pemenuhan persyaratan dasar. Perusahaan wajib menyelesaikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sesuai ketentuan gedung kantor, serta dokumen pengelolaan lingkungan (seperti SPPL).

Tahap 4: Pengunggahan Dokumen Pemenuhan Standar Usaha JPT

Langkah inti dalam Alur Pengurusan SIUJPT adalah pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar pada menu perizinan berusaha di OSS. Pelaku usaha wajib mengunggah seluruh berkas pendukung dalam format digital yang jelas dan terbaca, meliputi:

Tahap 5: Verifikasi Administratif dan Lapangan oleh Instansi Teknis

Setelah seluruh dokumen diunggah, permohonan akan diteruskan secara otomatis oleh sistem OSS kepada verifikator teknis, yaitu Kementerian Perhubungan (untuk PMA atau lingkup kewenangan pusat) atau Dinas Perhubungan Provinsi melalui DPMPTSP setempat (untuk PMDN). Tim verifikator akan memeriksa keabsahan berkas secara daring dan dapat menjadwalkan peninjauan lapangan (site visit) guna memastikan kesesuaian fisik kantor, fasilitas keselamatan, serta kehadiran tenaga ahli di lokasi usaha.

Tahap 6: Penerbitan Sertifikat Standar Terverifikasi (SIUJPT Resmi)

Apabila hasil evaluasi dokumen dan verifikasi lapangan dinyatakan memenuhi seluruh standar usaha JPT, instansi teknis akan memberikan persetujuan melalui sistem OSS. Status Sertifikat Standar perusahaan akan berubah dari “Belum Terverifikasi” menjadi “Terverifikasi”. Dokumen elektronik yang dapat diunduh langsung dari portal OSS tersebut sah secara hukum sebagai SIUJPT dan menjadi dasar bagi perusahaan untuk mulai beroperasi secara penuh.

Kewajiban Perusahaan Setelah SIUJPT Terbit

Mendapatkan SIUJPT bukanlah akhir dari kepatuhan regulasi. Agar izin usaha tetap berlaku dan terhindar dari pembekuan, perusahaan wajib menjalankan sejumlah kewajiban pasca-terbit:

  1. Memulai Operasional Tepat Waktu: Melaksanakan kegiatan usaha secara nyata sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perizinan berusaha.

  2. Pemutakhiran Data Berkala: Melakukan pembaruan data perizinan berusaha serta memutakhirkan sertifikat sistem manajemen mutu setiap dua tahun sekali.

  3. Pelaporan Kegiatan Usaha: Menyampaikan laporan kegiatan operasional perusahaan secara berkala (setiap enam bulan atau sesuai ketentuan pelaporan LKPM di OSS) kepada instansi pemberi izin.

  4. Pengurusan Izin Kantor Cabang: Jika perusahaan membuka kantor cabang operasional di kota atau pelabuhan lain, wajib mendaftarkan cabang tersebut di OSS dan melengkapi penanggung jawab operasional serta rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat.

Dengan mengikuti Alur Pengurusan SIUJPT secara sistematis—mulai dari penyesuaian KBLI 52311, penyiapan tenaga ahli bersertifikat, hingga pengawalan proses verifikasi di OSS RBA—perusahaan logistik dapat membangun fondasi legalitas yang kokoh untuk bersaing di industri rantai pasok nasional maupun global.

link terkait

jasa pengurusan SIUJPT

Jl. Moch. Kahfi II No.106 2, RT.2/RW.8, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630